Perpustakaan Pusat LAN RI

Kumpulan Executive Summary Hasil Kajian

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi faktor merupakan determinan yang akan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam iklim persaingan global. Sebab, kunci kemampuan daua saing adalah SDM Aparatur berkualitas yang mampu menciptakan keunggulan bersaing. Itulah sebabnya pengembangan kompetensi aparatur di daerahdiberbagai bidang merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya aparatur di daerah yang berkualitas, memiliki kemampuan, memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kompetensi aparatur di daerah untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisien dan produktif, perlu dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadikan aparatur di daerah tetap merupakan sumber daya produktif.
Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kompetensi dan kinerja dari aparatur pemda masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum dibuatnya standar kompetensi jabatan, belum disusunnya analisis jabatan seta masih kurangnya perhatian pemda dalam memandang kebutuhan diklat yang jelas akan dapat meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam melaksanakan tugasnya. Umumnya para pejabat struktural telah memahami TUPOKSInya, karena sudah tertuang dalam Perda di daerah yang bersangkutan. Namun pemahaman ini hanya sebatas"paham", sedangkan untuk berfikir konseptual tidak semuanya mampu. Keterbatasan aparatur juga sangat dirasakan oleh pemda, hal ini dapat dilihat dari beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Ketersediaan anggaran menjadi alasan utama terhadap minimnya usaha peningkatan kompetensi pegawai. Melihat kondisi objektif semacam ini, maka beberapa strategi dan upaya konkrit perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi intelektual (termasuk kompetensi teknis), serta kompetensi behavioral atau perilaku. Untuk itu beberapa upaya seperti pemutasian yang fair dan objektif, pengembangan pola remunerasi yang lebih menjamin keadilan dan kesejahteraan, serta siklus kepegawaian lainnya perlu dilakukan secara lebih terbuka dan profesional.