Perpustakaan Pusat LAN RI

Kebijakan Umum Bidang Expor dan Impor

Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang-barang impor negara lain. Perdagangan impor mencakup dua sektor pokok yaitu perdagangan barang dan jasa. Dalam perdagangan impor barang dikenal dua jenis hambatan (barrier) yaitu: tarif dan non tarif. Dalam rangka memberikan kepastian usaha kepada investasi PMA/PMDN dan industri di dalam negeri, pemerintah telah melakukan langkah kebijakan deregulasi, diantaranya menetapkan penurunan tarif bea masuk sejak tahun 1996 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 378/KMK.01/1996 dan diatur pula pengecualiannya: yaitu: a. jadwal penurunan tarif atas beberapa produk pertanian tertentu yang diatur tersendiri; b. penurunan tarif atas beberapa produk otomotif; c. penurunan tarif atas beberapa produk kimia, barang plastik dan logam sekitar 10% s.d 5%.; tarif produk alkohol sulingan dan minuman yang mengandung alkohol.
Komoditi yang diatur tata niaga ekspornya: a. produk perkebunan; kopi, ;b. produk kehutanan yaitu: 1) produk industri kehutanan.2) rotan; c. produk pertambangan.Barang yang diawasi ekspornya. Komoditi yang diawasi ekspornya. Produk peternakan: 1).sapi dan kerbau;2) kulit buaya dalam bentuk wet blue; 3) binatang liar dan tumbuhan alam (APP II CITES). Pruduk perikanan: anak ikan napoleon, ikan napoleon dan benih ikan bandeng. Produk perkebunan, Inti kelapa sawit. Produk pertambangan: 1) minyak dan gas bumi;2) emas murni/perak. Produk industri: 1) pupuk urea;2)skrap besi/baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau batam); 3) skrap dari stainless, tembaga, kuningan dan aluminium. Komoditi yang dilarang ekspornya: produk perikanan yaitu anak ikan arowana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah dan udang penaedae. Produk kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian. Produk kelautan: pasir laut.