Perpustakaan Pusat LAN RI

Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian

Tata cara penyelenggaraan. Pasal 17. (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah,gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan: a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dokumentasi, dan; c. koordinasi , pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. (2) gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1). ; (3) gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Perencanaan dan Penganggaran Pasal 21. (1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renj a-KL dan RKP. (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPT disampaian kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga menyampaiakan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.