Perpustakaan Pusat LAN RI

pajak

Hukum perpajakan internasional suatu negara memiliki dua dimensi yang luas: 1. Pajak para resident atau warga negara dan perusahaan-perusahaan dari penghasilan yang didapatkan di negara-negara lain;2. Pajak non-resident dari penghasilan yang didapatkan di level domestic. Dalam primer ini, kami menyebut dimensi pertama sebagai “pajak dari penghasilan luar negeri”. Sedangkan untuk dimensi kedua, kami menyebutnya sebagai”pajak non-resident”. Jelas bahwa apa yang merupakan pajak dari penghasilan luar negeri bagi suatu negara (secara umum disebut sebagai residence country (negara domisili), merupakan pajak non-resident bagi negara lain (secara umum disebut sebagai source country (negara asal).
Dalam merangsang aturan-aturan pajak internasional, suatu negara harus berusaha untuk mendahulukan 4 tujuan . Namun untuk mencapai tujuan-tujuan ini, suatu negara harus bekerja sama dengan partner-partner dagang utamanya. Memperoleh bagi hasil pendapatan yang adil dari transaksi lintas batas negara; mempromosikan keadilan; meningkatkan daya saing dari ekonomi domistik; netralitas ekspor-modal dan impor-modal. Peran penasihat pajak dalam perancangan transaksi internasional pada dasarnya sama dengan peran nya di ranah transaksi domestic. Tugas penasihat pajak yang terpenting mungkin adalah memastikan bahwa klien mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap atau anomaly yang menyebabkan level pajak meningkat melebihi yang telah diperkirakan. Dalam menghadapi suatu isu, strategi perancangan pajak yang defensif tersebut dapat menempatkan penasihat pajak di posisi yang sama dengan para pembuat kebijakan, yang juga harus berusaha untuk menerapkan beban pajak yang pantas kepada para wajib pajak. Para penasihat pajak dalam negeri dan internasional juga diharapkan mengenali skema perpajakan internasional yang dapat dimanfaatkan meminimalkan pajak. Skema ini biasanya melibatkan tax havens (negara-negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah hingga0%) atau pemberian suaka pajak.