=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000015921
=005  20231024024545
=035  ##$$a 0010-1023000003
=007  ta
=008  231024################|##########|#|##
=084  ##$$a R 151 PIM I 2022
=100   #$$a Rudi Margono
=245  1#$$a Kebijakan Penuntut Pidana Denda Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksanaan R.I Dalam Menjamin Tuntutan Yang Adil, Proporsional Dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penuntut Umum Yang Optimal /$c Rudi Margono
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2022
=300  ##$$a 51 halaman : $b ilus ; $c 30 cm
=650  #4$$a Kejaksaan
=520  ##$$a Pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia, secara yuridis sebenernya mempunyai kedudukan yang sederajat seperti pidana penjara, yaitu sama-sama sebagai pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Selama ini Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan belum mempunyai pedoman dan belum memberi perhatian yang khusus terkait tuntutan pidana denda. Melalui proyek perubahan dengan terbitnya Pedoman Jaksa Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Tuntutan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Umum merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam menjawab problematika terkait belum optimalnya tuntutan pidana Denda.
=856  ##$$a Perpustakaan LAN Pusat
=990  ##$$a 151