=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000164
=005  20190510093045
=035  ##$$a 0010-0718000164
=008  190510################g##########0#ind##
=020  ##$$a 9794207659
=041    $$a id
=082  ##$$a 342.06
=090    $$a 342.06 HUK
=100   #$$a Hadjon, Philipus M.
=700   #$$a Djatmiati, Tatiek Sri
=245  1#$$a Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi /$c Philipus M. Hardjon
=250  ##$$a Cet.2
=260  ##$$a Yogyakarta :$b Gajah Mada Univerity Press,$c 2012
=300  ##$$a vi, 132 hlm. : $b ilus ; $c 21 cm
=650   #$$a Hukum - Administrasi
=084  ##$$a 342.06 Huk
=505  ##$$a Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum administrasilah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi berkaitan dengan penggunaan wewenang. Oleh karena itu pemahaman akan hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini pemahaman hukum administrasi masih sangat minim dan bahkan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan tindak pidana korupsi masih lebih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi. Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasi dan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi: konsep-konsep tentang wewenang, deskripsi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang.
=856  ##$$a Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara
=990  ##$$a 141217129
=990  ##$$a 141217130
=990  ##$$a 141217129
=990  ##$$a 141217130
=990  ##$$a 141217130
=990  ##$$a 141217129