=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000017027
=005  20240528114035
=035  ##$$a 0010-0524000053
=007  ta
=008  240528################|##########|#|##
=084  ##$$a R 015 PIM I 2023
=100   #$$a Supardi
=245  1#$$a Kebijakan Penegakan Hukum Kolaboratif Dalam Mendukung Investasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Perkebunan Sawit /$c Supardi
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023
=300  ##$$a 129 halaman : $b ilus ; $c 30 cm
=650  #4$$a Investasi
=650  #4$$a Kebijakan Penegakan Hukum
=520  ##$$a Perkebunan Sawit sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Pemerintah tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Adapun permasalahan yang dipetakan, antara lain : (1) kelembagaan petani/pekebun yang masih lemah dalam pengembangan kemitraan usaha ; (2) terjadinya praktek monopoli, oligopoli yang merugikan petani/pekebun; (3) regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.
=856  ##$$a Perpustakaan LAN Pusat
=990  ##$$a 24.05.015