=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000017058
=005  20240529102727
=035  ##$$a 0010-0524000084
=007  ta
=008  240529################g##########0#ind##
=020  ##$$a 979 342 107 X
=082  ##$$a 352
=084  ##$$a 352 SUN h
=100   #$$a Sunarno, Siswanto
=245  1#$$a Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia /$c Siswanto Sunarno
=250  ##$$a Cetakan ke 2
=260  ##$$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2008
=300  ##$$a 150 halaman : $b ilus ; $c 21 cm
=650  #4$$a Sistem Administrasi Pemerintah
=520  ##$$a Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.
=990  ##$$a 090212273
=990  ##$$a 090212274
=990  ##$$a 090212275