=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000017085
=005  20240530024328
=035  ##$$a 0010-0524000111
=007  ta
=008  240530################g##########0#ind##
=020  ##$$a 979 416 605 7
=082  ##$$a 352.000 473
=084  ##$$a 352.000 473  SAR a
=100   #$$a Sarundajang, S.H.
=245  1#$$a Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah /$c S.H. Sarundajang
=260  ##$$a Jakarta :$b Pustaka Sinar Harapan,$c 1999
=300  ##$$a xv, 256 halaman : $b ilus ; $c 21 cm
=650  #4$$a Otonomi Daerah
=520  ##$$a Tuntunan global menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan, menempatkan rakyat pada kedudukan yang penting dan strategis. Tugas pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Modernisasi dunia yang menglobal dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat secara universal mempunyai implikasi terhadap kompleksitas permasalahan kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi tantangan pemerintah.

ARUS BALIK KEKUASAAN PUSAT KE DAERAH, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan proses pemerintahan daerah menurut berbagai undang-undang pemerintahan.

Sebagai pamong praja yang cukup lama berkiprah di dunia pemerintahan daerah, mempunyai dasar pengetahuan yang cukup luas, sebagai praktisi publik, penulis mampu mengulas perkembangan, kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia.
=990  ##$$a 00044145
=990  ##$$a 02116858
=990  ##$$a 150217528