=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000017137
=005  20240607104532
=035  ##$$a 0010-0624000040
=007  ta
=008  240607################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978 602 425 320 2
=082  ##$$a 352.14
=084  ##$$a 352.14 SWA p
=100   #$$a Swasanany, Winantuningtyas Titi
=245  1#$$a Pemekaran Daerah : $b Tinjauan Sosial, Politik dan Ekonomi /$c Winantuningtyas Titi Swasanany
=250  ##$$a Cetakan ke 1
=260  ##$$a Depok :$b RajaGrafindo Persada,$c 2017
=300  ##$$a xiv, 74 halaman : $b ilus ; $c 23 cm
=650  #4$$a Otonomi Daerah
=520  ##$$a Kondisi sistem pemerintahan melalui pemekaran daerah baru (DOB) yang kemudian menjadi trend ini cukup mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian (oknum) tertentu termasuk pemegang atau pemilik kewenangan terkait proses pemekaran daerah baru. Bahkan ketika dilakukan penelitian penulis menjumpai ada kelompok orang yang "memperdagangkan" dokumen dan menjanjikan kelancaran proses di pemerintah maupun DPR. Maka tidak dapat dipungkiri ketika data dan informasi sebagai pendukung usulan daerah pemekaran memiliki karakteristik dan bahkan sama antara daerah yang menjadi usulan dengan DOB yang telah selesai dan disahkan menjadi DOB di wilayah yang berbeda.
=990  ##$$a 180218980
=990  ##$$a 180218974
=990  ##$$a 180218978
=990  ##$$a 181019088