=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000018202
=005  20240909103237
=035  ##$$a 0010-0924000031
=007  ta
=008  240909################|##########|#|##
=084  ##$$a R 057 PIM I 2023
=100   #$$a Dhahana Putra
=245  1#$$a Strategi Percepatan Pelaksanaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia /$c Dhahana Putra
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023
=300  ##$$a 70 halaman ; $c 30 cm
=650  #4$$a Bisnis
=650  #4$$a Hak Asasi Manusia
=520  ##$$a Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB yang diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2021 menjadi hal yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis negara-negara di dunia agar seluruh aktivitas bisnis yang dilaksanakan tidak melanggar HAM dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGP sendiri didasarkan pada 3 pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi (stafe duty to protect/DtP), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (corporate responsibility to respect/RtR), dan akses terhadap pemulihan (access to remedy). 
Belum optimalnya pelaksanaan bisnis dan HAM, dapat ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut: (a) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di kalangan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat; (b) Kebijakan yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang tata kerja koordinasi pelaksanaan Bisnis dan HAM; (c) Belum optimalnya instrumen mengenai pelaksanaan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha; (d) Akses pemulihan bagi korban dari praktik bisnis masih kurang efektif dalam menjamin pemulihan.
=856  ##$$a Perpustakaan LAN Pusat
=990  ##$$a 24.09.057