=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000018267
=005  20240923014938
=035  ##$$a 0010-0924000096
=007  ta
=008  240923###########################0######
=245  ##$$a KAWAL TRANTIB : $b Kolaborasi Kewilayahan Ketentraman dan Ketertiban /$c Andika Musdar, S.IP.,M.SI
=260  ##$$a Makassar :$b Puslatbang KMP RI LAN Makassar,$c 2024
=300  ##$$a 28 ; $c 30
=700   #$$a Andi Hasbullah, S.TP (Mentor)
=700   #$$a Zul Chaidir,S.SOS.,M.PA
=520  ##$$a Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat,: sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat.Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diaplikasikan pada tataran pelaksanaan.
Maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada pasal 5, yang menjabarkan tugas Satpol PP yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol pp dan melakukan pembinaan teknis opersional.
=600  #4$$a Peningkatan Kinerja
=856  ##$$a PUSLATBANG KMP LAN RI Makassar