=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000019740
=005  20250417103838
=035  ##$$a 0010-0425000083
=007  ta
=008  250417################|##########|#|##
=084  ##$$a R 0018 PKN II 2024
=100   #$$a Mohamad Arief Khumaidi
=245  1#$$a Pedoman Teknis Pemantauan Di Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Debottlenecking Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pemerintah /$c Mohamad Arief Khumaidi
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024
=300  ##$$a 13 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 0,5
=650  #4$$a Pemantasuan, evaluasi kinerja
=520  ##$$a Bottleneck menggambarkan ketidakmampuan suatu unit kegiatan dalam mengelola
sumber daya yang dimiliki. Kondisi bottleneck ini terjadi karena adanya dua
kemungkinan sebagai penyebab. Pertama, jumlah masukan (input) yang akan
diproses unit usaha jauh lebih besar daripada sumber daya manusia atau peralatan
yang tersedia untuk menghasilkan produk. Kedua, kemungkinan unit kegiatan tidak
memiliki proses pengolahan produk yang efektif dan efisien. Sehingga debottleneck
adalah proses menyelesaikan titik kemacetan dalam sistem produksi yang
menghalangi sistem tersebut untuk berfungsi secara optimal.
Dalam pelayanan sektor publik kegiatan debottlenecking di Sekretariat
Kabinet RI telah dilaksanakan, misalnya dalam Percepatan Proyek Strategis
Nasional (PSN). Sekretariat Kabinet sebagai unit yang memiliki kedudukan
dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melaksanakan
fungsi penyelesaian kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan
(debottlenecking). Dalam rangka menghasilkan output kegiatan yang dimanfaatkan
Presiden, maka diperlukan mekanisme untuk menghasilkan rekomendasi yang
tepat, baik tepat waktu, tepat substansi dan tepat keamanan.
Selama ini kegiatan debottlenecking penyelesaian kebijakan program
pemerintah yang mengalami hambatan telah dilaksanakan, namun belum ada
mekanisme yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini
dikarenakan tidak ada standarisasi pelaksanaan tusi debottlenecking di setiap unit
kerja sehingga perlu sebuah kebijakan berupa mekanisme yang dapat menjadi
pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam kertas kerja Proyek Perubahan (Proper) ini mengusulkan Pedoman
Teknis Pemantauan di Sekretariat Kabinet dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan
dan Program Pemerintah. Dalam proper ini mengatur Pedoman Teknis Pemantauan
debottleneck yag di dalamnya mengatur tahapan-tahapan kegiatan debottlenecking.
Target jangka pendek melalui penetapan Peraturan Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi. Untuk memperkuat kebijakan ini dalam target jangka panjang dilakukan
simulasi atau proyek percontohan pelaksanaan debottlenecking berdasarkan. Pada
jangka menengah pedoman teknis debottlenecking dapat dilaksanakan di
lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Dan Investasi sedangkan jangka panjang
dapat dilaksanakan di level Sekretariat Kabinet melalui penetapan Peraturan
Sekretaris Kabinet.
Diharapkan kebijakan ini akan memberikan nilai tambah untuk peningkatan
kegiatan pemantauan yang berkontribusi meningkatkan kualitas rekomendasi, dan
berpengaruh dalam penggunaan anggaran secara tepat sasaran. Pedoman Teknis
Debottlenecking di Sekretariat Kabinet dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan dan
Program Pemerintah, menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat
keseragaman dalam kegiatan debottlenecking, sehingga rekomendasi yang
berkualitas semakin merata di setiap unit kerja.
=856  ##$$a Perpustakaan Pusat LAN
=990  ##$$a 2024/1.2.2/A/0018