=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000019752
=005  20250417121520
=035  ##$$a 0010-0425000095
=007  ta
=008  250417################|##########|#|##
=084  ##$$a R 0022 PKN II 2024
=100   #$$a Muhamad Yasin
=245  1#$$a Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan Dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan (Sepada Perjaka) /$c Muhamad Yasin
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024
=300  ##$$a 25 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 0,5
=650  #4$$a Sistem, Data
=520  ##$$a Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2)
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung
keberlangsungan pemerintahan daerah. Dalam rangka peningkatan sumber
penerimaan daerah secara optimal, perlu dilakukan perbaikan pada sistem
pengelolaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban. Upaya tersebut tentunya harus dapat memberikan implikasi terhadap
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah
melakukan terobosan percepatan pembangunan 104 Kota/Kabupaten lengkap.
Melihat peluang tersebut bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan
potensi penerimaan daerah dari PBB-P2. Dimana PBB-P2 sendiri memilki potensi
yang sangat besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, sejak dilakukan
pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang kepada
Pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat angka piutang pajak yang cukup tinggi. Hal
tersebut disebabkan banyaknya Objek Pajak PBB-P2 yang tumpang tindih sehingga
berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Proyek perubahan yang dilaksanakan melalui Strategi Pengintegrasian Data
Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik
Secara Simultan (Sepeda Perjaka) Di Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat menjadi
solusi dalam penyelesaiaan masalah tersebut. Melalui pemanfaatan ketersediaan
peta bidang tahan untuk dilakukan integrasi terhadap objek PBB-P2. Dimana dalam
pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan jangka pendek
yang dilakukan mulai dari pembentukan tim kerja efektif, membangun perjanjian kerja
sama dengan Kantor BPN Kota Pangkal Pinang, menggagas kegiatan sosialisasi
pendataan, pelaksanaan pendataan bidang tanah dan objek PBB-P2, dan integrasi
data bidang tanah dan objek PBB-P2. Pada jangka menengah akan dilakukan
penyempurnaan data bidang tanah dan data objek PBB-P2. Selanjutnya pada jangka
panjang akan dilakukan pengembangan keamanan sistem dan penyempurnaan data
sehingga mencakup seluruh wilayah. Dengan demikian, melalui pengintegrasian data
pertanahan dan data perpajakan daerah dalam menjadi langkah strategis yang
berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kota Pangkal Pinang.
=856  ##$$a Perpustakaan Pusat LAN
=990  ##$$a 2024/1.2.2/A/0022