=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000000019782 =005 20250422081414 =035 ##$$a 0010-0425000125 =007 ta =008 250422################|##########|#|## =084 ##$$a R 0024 PKN II =100 #$$a Cornelius Padang =245 1#$$a Transformasio Digital Dalam Mewujudkan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Kota Kendari Yang Terintegrasi, Terukur Dan Akuntabel /$c Cornelius Padang =250 ##$$a 1 =260 ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024 =300 ##$$a 30 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 0,5 =650 #4$$a SAKIP =520 ##$$a Salah satu arah kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024 sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah mempercepat terwujudnya birokrasi digital melalui RB General dan mempercepat dampak pelaksanaan reformasi birokrasi melalui RB Tematik. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang memiliki 4 tema yaitu : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Percepatan Prioritas Aktual Presiden dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Konsep RB Tematik melalui Digitalisasi Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat mempercepat dampak kongkrit RB terhadap isu yang ada dihilir, yaitu Capaian Pembangunan Nasional. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu tema RB Tematik berdampak diharapkan pula dapat mempercepat terwujudnya kinerja organisasi Pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Produk hukum yang mendukung dilaksanakannya RB Tematik Berdampak melalui transformasi digitalisasi pada administrasi pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam konteksi pelaksanaan pembangunan di daerah, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada sektor perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk memastikan perencanaan pembangunan dapat diukur capaian target kinerjanya secara memadai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Berdampak pada sektor perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan benar-benar dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dapat diukur tingkat capaiannya secara akuntabel. 9 Implementasi Proyek Perubahan PKN II Angkatan XXI Tahun 2024 Peran Bappeda Kota Kendari juga sangat penting dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran stretegis daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD Kota Kendari 2017-2022 dimasa transisi sebelum terpilihnya Kepala Daerah Definitif hasil Pilkada serentak 2024, serta terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan Transformasi Digital dalam Mewujudkan Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Terintegrasi, Terukur dan Akuntabel melalui penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SI AKIP) menjadi fokus yang akan kami wujudkan dalam Rancangan Proyek Perubahan ini. =856 ##$$a Perpustakaan Pusat LAN =990 ##$$a 2024/1.2.2/A/0024