=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000019926
=005  20250502025825
=035  ##$$a 0010-0525000009
=007  ta
=008  250502################|##########|#|##
=084  ##$$a R 0045 PKN II 2024
=100   #$$a Strastegi Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Penyediaan Indeks Keamanan Laut Nasional
=245  1#$$a Strastegi Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Penyediaan Indeks Keamanan Laut Nasional /$c Strastegi Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Penyediaan Indeks Keamanan Laut Nasional
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024
=300  ##$$a 300 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 3
=650  #4$$a Layanan, Pertahanan
=520  ##$$a Bakamla sebagai instansi yang diamanatkan untuk melaksanakan
pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan,
Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah
Yurisdiksi Indonesia dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023
tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di
Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, setiap tahunnya
telah melaksanakan pengukuran IKLN sejak tahun 2022, namun dalam
pelaksanaannya, pengelolaan dan penyediaan datanya saat ini masih dilakukan
secara manual yang difasilitasi oleh Bakamla dalam hal ini Direktorat Litbang
dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang terlibat yang memiliki sumber data
IKLN yaitu: TNI AL, TNI AU, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM, Polairud, Basarnas, Dit. Kesatuan Penjaga Laut
dan Pantai Kementerian Perhubungan, Dit. Navigasi Kementerian Perhubungan,
Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi, Badan Narkotika Nasional dan
Bakamla.
Direktorat Litbang yang selama ini memfasilitasi pengukuran IKLN, harus
dapat memberikan layanan yang cepat, valid dan dapat diakses secara luas.
Namun saat ini karena pengukuran masih dilaksanakan secara manual melalui
Forum Group Discussion (FGD) serta belum adanya mekanisme aturan
pengelolaan dan layanan informasi IKLN yang memayunginya serta belum adanya
sistem yang dapat mempercepat proses pengukuran secara digital/online dan
mengingat IKLN ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di
Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia serta sebagai
indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Bakamla dan
Kementerian/Lembaga di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum
di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, sehingga
dibutuhkan suatu strategi untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan
penyediaan IKLN.

2

Direktorat Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tentu saja Dit.Litbang
menghadapi berbagai kendala, tantangan dan permasalahan, termasuk kendala
dalam melayani pengelolaan dan penyediaan IKLN. Untuk itu, pada proyek
perubahan ini akan dirumuskan Strategi Peningkatan Pengelolaan dan Layanan
Penyediaan Indeks Keamanan Laut Nasional dengan tujuan proyek
perubahan ini yaitu tersusunnya dan terimplementasinya strategi
peningkatan pengelolaan dan layanan penyediaan Indeks Keamanan Laut
Nasional (IKLN) sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses
(kemudahan verifikasi dan validasi data serta kecepatan dalam memproses data
dan memberikan analisa singkat atas hasil perhitungan IKLN) dengan
memanfaatkan teknologi informasi mengarah kepada transformasi digital.
Proyek perubahan ini dilaksanakan melalui milestones dan pentahapan
pada jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 s.d 12 bulan), dan jangka
Panjang (1 s.d 2 tahun). Adapun seluruh pentahapan pada jangka pendek telah
berhasil dilaksanakan. Capaian tersebut antara lain:
A. Terbentuknya Tim Efektif POSYANDIKAMLA;
B. Tersusunnya Draf/Rancangan Peraturan Badan tentang pengelolaan dan
penyediaan Data IKLN yaitu Peraturan Badan tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Indeks Keamanan Laut Nasional;
C. Tersusunnya SOP Layanan Penyediaan Data IKLN;
D. Terbangunnya Sistem Layanan Pengelolaan dan Penyediaan Data IKLN
secara digital melalui Aplikasi POSYANDIKAMLA (Pos Pelayanan Data
Indeks Keamanan Laut);
E. Tersedianya media komunikasi online (email, whatsapp, telepon)
F. Uji Coba Pelayanan secara online;
G. Tersosialisasinya POSYANDIKAMLA untuk Unit Kerja Internal Bakamla;
H. Tersedianya Rancang Bangun Integrasi POSYANDIKAMLA dengan Puskodal
dan Call Center Bakamla;
I. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan POSYANDIKAMLA.

POSYANDIKAMLA merupakan layanan yang cukup efektif hal ini dibuktikan

3

sejak pelaksanaan uji coba dan soft launching, pelayanan dapat dilakukan secara
cepat dengan memotong birokrasi pengelolaan dan penyediaan layanan Data
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).
Keberhasilan implementasi POSYANDIKAMLA Bakamla ini berkat komitmen
dan dukungan penuh dari pimpinan Bakamla, stakeholders internal serta kerja
sama dan kolaborasi yang baik antara project leader dengan Tim Efektif
POSYANDIKAMLA. Dukungan penuh dari stakeholders eksternal juga membantu
percepatan implementasi proyek perubahan ini yang mana dukungan tersebut
didapatkan melalui penerapan strategi marketing dengan konsep 4P+1C.
Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh project leader dan Tim Efektif
melalui pelatihan, Forum Group Discussion dan bimbingan teknis di tempat kerja juga
merupakan elemen penting dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.
Kedepan, proyek perubahan ini tidak hanya berhenti di capaian milestones
jangka pendek. Pembangunan POSYANDIKAMLA ini akan terus dilanjutkan sesuai
dengan target-target milestones jangka menengah ataupun jangka Panjang,
sehingga pengelolaan dan pelayanan Data Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
ini benar-benar berguna dan memberi manfaat bagi Unit Kerja Internal Bakamla,
stakeholders dari Kementerian/Lembaga yang terlibat dan masyarakat yang
membutuhkan layanan Data IKLN.
=856  ##$$a Perpustakaan Pusat LAN
=990  ##$$a 2024/1.2,2/A/0045