=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000000020121 =005 20250522105125 =035 ##$$a 0010-0525000204 =007 ta =008 250522################|##########|#|## =084 ##$$a R 0091 PKN II 2024 =100 #$$a Nurizky Permanajati =245 1#$$a Tata Kendali Keluarga Berencana /$c Nurizky Permanajati =250 ##$$a 1 =260 ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024 =300 ##$$a 100 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 1 =650 #4$$a Sistem =520 ##$$a Tingginya TFR dan unmetneed memiliki faktor penyebab diantaranya kualitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai, termasuk kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling dan layanan keluarga berencana. Padahal, unmetneed yang tinggi dapat memiliki dampak signifikan, termasuk meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak akibat kehamilan tidak direncanakan, menyebabkan beban ekonomi lebih besar bagi keluarga akibat kehamilan dan kelahiran tidak diinginkan, serta memengaruhi kualitas hidup keluarga, termasuk pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk mengendalikan unmetneed, yang sejalan dengan penurunan TFR, sehingga masyarakat Lampung dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, disusunlah Rancangan Proyek Perubahan (RPP) yang memfokuskan pada desentralisasi kewenangan oleh kantor perwakilan BKKBN dalam melakukan intervensi program berdasarkan karakteristik demografi dan data yang telah terhimpun secara nasional. Dalam hal ini, kebijakan dan monitoring pimpinan pada kantor perwakilan BKKBN di tiap provinsinya menjadi instrumen kunci keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN. Dalam hal ini, proyek perubahan berjudul “Tata Kendali Keluarga Berencana (Tali Kencana)” menjadi terobosan yang dibuat dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, dengan menekankan pada manajemen data yang dikuasai oleh perwakilan BKKBN Provinsi, sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan pimpinan instansi dan strategi tindak lanjut untuk mencapai IKU lebih optimal. =856 ##$$a Perpustakaan Pusat LAN =990 ##$$a 2024/1.2,2/A/0091