=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000020381
=005  20250617102314
=035  ##$$a 0010-0625000123
=007  ta
=008  250617################|##########|#|##
=084  ##$$a R 105 PKN II 2023
=100   #$$a Heru Wibowo
=245  1#$$a Strategi Membangun SDM Pengelola Keuangan Daerah Yang Kompeten Dalam Kerangka UU HKPD Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital /$c Heru Wibowo
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2023
=300  ##$$a 100 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 1
=650  #4$$a SDM, Keuangan
=520  ##$$a UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terbit sebagai upaya untuk menciptakan alokasi
sumber daya nasional yang efektif dan efisien, baik di Pusat maupun di pemda. UU No. 1 Tahun
2022 mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. UU No. 1 Tahun 2022 ditopang oleh 4 pilar, yaitu (1) ketimpangan vertikal dan horizontal
yang menurun, (2) penguatan local taxing power, (3) peningkatan kualitas belanja daerah, dan
(4) harmonisasi belanja Pusat dan Daerah. UU HKPD juga mengamanatkan pengelola
keuangan daerah yang kompeten sehingga mampu membelanjakan APBD-nya secara
berkualitas (spending better) untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) optima
dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dan memperbaiki kualitas SDM guna mencapai
target pembangunan nasional.
=856  ##$$a Perpustakaan Pusat LAN
=990  ##$$a 2407105