=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000020398
=005  20250617021437
=035  ##$$a 0010-0625000140
=007  ta
=008  250617################|##########|#|##
=084  ##$$a R 110 PKN II 2023
=100   #$$a Fiqi Hana Kania
=245  1#$$a Strategi Pencegahan Korupsi Melaluui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal /$c Fiqi Hana Kania
=250  ##$$a 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2023
=300  ##$$a 100 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 1
=650  #4$$a Korupsi, Integriras
=520  ##$$a Transaksi digital adalah salah satu wujud perkembangan teknologi
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan
transaksi keuangan. Dalam transaksi digital, fasilitas layanan pembayaran
dilakukan melalui perangkat virtual. Untuk mempersempit ruang gerak
tindak pidana korupsi diperlukan strategi pembatasan transaksi uang kartal
melalui suatu undang-undang.
Dengan demikian pemerintah perlu segera mempercepat proses
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi
Uang Kartal. Adapun langkah-langkah strategi percepatan tersebut,
Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu
mendorong percepatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam tiga
tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
Adapun jangka pendek telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi
regulasi pembatasan tranksasi uang kartal, forum diskusi, penyusunan
naskah akademik, dan penyusunan draft RUU yang melibatkan
kementerian/Lembaga serta mengikutsertakan akademisi, mahasiswa,
masyarakat sipil, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah dalam yang telah menghasilkan 2 (dua) out put yaitu:
1. Draft Naskah Akademik;
2. Draft RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
=856  ##$$a Perpustakaan Pusat LAN
=990  ##$$a 2407110