00000nam 2200000 4500 INLIS000000000000164 20190510093045 0010-0718000164 190510################g##########0#ind## 9794207659 id 342.06 342.06 HUK Hadjon, Philipus M. Djatmiati, Tatiek Sri Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi / Philipus M. Hardjon Cet.2 Yogyakarta : Gajah Mada Univerity Press, 2012 vi, 132 hlm. : ilus ; 21 cm Hukum - Administrasi 342.06 Huk Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum administrasilah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi berkaitan dengan penggunaan wewenang. Oleh karena itu pemahaman akan hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini pemahaman hukum administrasi masih sangat minim dan bahkan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan tindak pidana korupsi masih lebih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi. Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasi dan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi: konsep-konsep tentang wewenang, deskripsi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang. Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara 141217129 141217130 141217129 141217130 141217130 141217129