<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000000019782</controlfield>
    <controlfield tag="005">20250422081414</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0425000125</subfield>
    </datafield>
    <controlfield tag="007">ta</controlfield>
    <controlfield tag="008">250422################|##########|#|##</controlfield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">R 0024 PKN II</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Cornelius Padang</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">Transformasio Digital Dalam Mewujudkan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Kota Kendari Yang Terintegrasi, Terukur Dan Akuntabel /</subfield>
      <subfield code="c">Cornelius Padang</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="250" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">1</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Jakarta :</subfield>
      <subfield code="b">Pusbangkom Pimnas,</subfield>
      <subfield code="c">2024</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">30 :</subfield>
      <subfield code="b">ilus ;</subfield>
      <subfield code="c">29 x 21 x 0,5</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">SAKIP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Salah satu arah kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024&#13;
sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah mempercepat terwujudnya&#13;
birokrasi digital melalui RB General dan mempercepat dampak pelaksanaan&#13;
reformasi birokrasi melalui RB Tematik.&#13;
RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi&#13;
2020-2024, yang memiliki 4 tema yaitu : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan&#13;
Investasi, Percepatan Prioritas Aktual Presiden dan Digitalisasi Administrasi&#13;
Pemerintahan. Konsep RB Tematik melalui Digitalisasi Administrasi Pemerintahan&#13;
diharapkan dapat mempercepat dampak kongkrit RB terhadap isu yang ada dihilir,&#13;
yaitu Capaian Pembangunan Nasional.&#13;
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu tema RB Tematik&#13;
berdampak diharapkan pula dapat mempercepat terwujudnya kinerja organisasi&#13;
Pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah yang berdampak langsung kepada&#13;
masyarakat.&#13;
Produk hukum yang mendukung dilaksanakannya RB Tematik Berdampak&#13;
melalui transformasi digitalisasi pada administrasi pemerintahan baik ditingkat pusat&#13;
maupun daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem&#13;
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).&#13;
Dalam konteksi pelaksanaan pembangunan di daerah, Digitalisasi Administrasi&#13;
Pemerintahan pada sektor perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan&#13;
menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk memastikan perencanaan&#13;
pembangunan dapat diukur capaian target kinerjanya secara memadai dalam&#13;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&#13;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sebagai&#13;
perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam&#13;
merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang&#13;
sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik&#13;
Berdampak pada sektor perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk&#13;
memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan benar-benar dapat&#13;
memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dapat diukur&#13;
tingkat capaiannya secara akuntabel.&#13;
&#13;
9 Implementasi Proyek Perubahan PKN II Angkatan XXI Tahun 2024&#13;
Peran Bappeda Kota Kendari juga sangat penting dalam kerangka pencapaian&#13;
tujuan dan sasaran stretegis daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan&#13;
Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD Kota&#13;
Kendari 2017-2022 dimasa transisi sebelum terpilihnya Kepala Daerah Definitif hasil&#13;
Pilkada serentak 2024, serta terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah&#13;
(RKPD) yang disusun setiap tahunnya.&#13;
Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan Transformasi Digital dalam&#13;
Mewujudkan Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang&#13;
Terintegrasi, Terukur dan Akuntabel melalui penerapan Sistem Informasi&#13;
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SI AKIP) menjadi fokus yang akan kami wujudkan&#13;
dalam Rancangan Proyek Perubahan ini.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Perpustakaan Pusat LAN</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="990" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">2024/1.2.2/A/0024</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
