00000nam 2200000 4500 INLIS000000000020208 20250526025135 0010-0525000291 ta 250526################|##########|#|## R 0124 PKN II 2024 R. Adha Pamekas Strategi Penataan Regulasi Dalam Pelaksanaan Hukum Untuk Mendukung KInerja Komisi Yudisial / R. Adha Pamekas 1 Jakarta : Pusbangkom Pimnas, 2024 80 : ilus ; 29 x 21 x 0,5 Reformasi Hukum, Regulasi Komisi Yudisial menghadapi beberapa permasalahan terkait regulasi dan peraturan pelaksana yang belum implementatif karena telah terjadi inkonsisten atau disharmoni antar regulasi dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus segera disudahi. Selain itu, masih terdapat regulasi yang belum dilakukan perubahan lebih dari 5 (lima) tahun, padahal banyak perkembangan atau perubahan yang ada pada peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum. Keterbatasan akses masyarakat terkait regulasi di Komisi Yudisial juga dapat menjadi masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara dalam melakukan penataan regulasi di Komisi Yudisial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi hukum secara digital sehingga lebih mudah diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Yudisial. Penataan regulasi dan JDIH merupakan upaya penting dalam sistem hukum di Indonesia. Penataan regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang- undangan tersusun secara sistematis, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, JDIH berfungsi sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan informasi hukum. Pentingrnya peran JDIH dalam mewujudkan penataan regulasi untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengakses regulasi yang berlaku, dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui akses informasi Perpustakaan Pusat LAN 2024/1.2,2/A/0124