00000nam 2200000 4500 Kebijakan Publik Wilayah Nusantara terdiri dari 75% lautan. Ini ada anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Mahakuasa. Pembangunan yang mengabaikan realitas ini adalah pengingkaran terhadap jati diri bangsa dan tanah air, sekaligus penyia-nyiaan potensi raksasa yang kita miliki. Untuk menanggapi krisis multidimensi yang kita hadapai, mendesak untuk mengembangkan seluruh potensi bangsa. Ini berarti memadukan visi ekonomi darat dan laut sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Disinilah diperlukan Ocean Policy (kebijakan kelautan) yang mampu mensinergikan fungsi darat dan laut secara bijaksana, sekaligus mengurusi "kelautan" yang maha luas dan kompleks untuk mencapai kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia. 160 halaman ilus 23 cm Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2003 $a INLIS000000000020955 Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah Tridoyo Kusumastanto Kusumastanto, Tridoyo 352 KUS o 352 0010-0726000003 979 22 0592 6 $a 260713################g##########0#ind## $a 20260713114039