Deregulasi hukum dilakukan untuk menyesuaikan dinamika masyarakat yang menuntut adanya kemudahan, kecepatan layanan sehingga diharapkan tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dalam segala hal. Pembentukan regulasi ketenagakerjaan selama ini belum berorientasi pada perencanaan yang matang dan terukur, hal ini terlihat dari produk hukum yang di hasilkan jauh dari yang direncanakan. Sementara dari sisi perencanaan dan realisasi, perlu di optimalkan agar seimbang dan dari sisi substansi perlu untuk menyesuaikan dinamika dan tuntutan perkembangan jaman agar optimalisasi layanan hukum di Kementerian Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik.