Detail Katalog
ID: 16193Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Strategi Percepatan Peran BPIP Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila / Agus Moh Najib
Edisi: 1
Pengarang:
Agus Moh Najib
Agus Moh Najib
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2022
2022
Subjek
ASN
Deskripsi Fisik:
54 halaman : ilus ; 30 cm
54 halaman : ilus ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 186 PIM II 2022
R 186 PIM II 2022
Control Number:
INLIS000000000015740
INLIS000000000015740
BIB ID:
0010-0823000066
0010-0823000066
Catatan
Praktek hukum dalam masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang belum sesuai dengan nilai nilai pancasila. Langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan peran BPIP adalah dengan melakukan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan PUU melalui mekanisme kelembagaan secara struktural. Stratetegi dalam jangka pendek dapat dilakukan beberapa hal, yaitu 1) terbitnya Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2020 tentang Indikator Nilai Pancasila, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam proses penyelarasan Rancangan PUU (RPUU)., 2) adanya proses bisnis dan alur kerja penyelarasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada INP, 3) draft PKS dengan Kemenkumham dan Kemendagri, 4) Terjalinnya komunikasi, adanya kesepakatan dan persiapan pelaksanaan PKS dengan dua kementrian tersebut, 5) Kesediaan kanwilkumham dan Pemprov untuk mempedomani INP dalam proses harmonisasi dan fasilitas di daerah. Adapun untuk jangka menengah, dapat dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) melakukan penandatanganan PKS dengan Kemenkumham dalam proses harmonisasi RPUU, 2) adanya konektifitas peran BPIP dalam sistem aplikasi e-Perda Kemendagri, 3) Terlibatnya BPIP dalam setiap proses harmonisasi di Kemenkumham dan proses fasilitasi di Kemendagri
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018583 |
R 186 PIM II 2022 |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 14 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000015740 | 1 |
005 | _ |
_ |
20230830110348 | 2 |
035 | # |
# |
$a 0010-0823000066 | 3 |
007 | _ |
_ |
ta | 4 |
008 | _ |
_ |
230830################|##########|#|## | 5 |
084 | # |
# |
$a R 186 PIM II 2022 | 6 |
100 | _ |
# |
$a Agus Moh Najib | 7 |
245 | 1 |
# |
$a Strategi Percepatan Peran BPIP Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila /$c Agus Moh Najib | 8 |
250 | # |
# |
$a 1 | 9 |
260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2022 | 10 |
300 | # |
# |
$a 54 halaman : $b ilus ; $c 30 cm | 11 |
650 | # |
4 |
$a ASN | 12 |
856 | # |
# |
$a Perpustakaan LAN Pusat | 13 |
520 | # |
# |
$a Praktek hukum dalam masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang belum sesuai dengan nilai nilai pancasila. Langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan peran BPIP adalah dengan melakukan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan PUU melalui mekanisme kelembagaan secara struktural. Stratetegi dalam jangka pendek dapat dilakukan beberapa hal, yaitu 1) terbitnya Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2020 tentang Indikator Nilai Pancasila, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam proses penyelarasan Rancangan PUU (RPUU)., 2) adanya proses bisnis dan alur kerja penyelarasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada INP, 3) draft PKS dengan Kemenkumham dan Kemendagri, 4) Terjalinnya komunikasi, adanya kesepakatan dan persiapan pelaksanaan PKS dengan dua kementrian tersebut, 5) Kesediaan kanwilkumham dan Pemprov untuk mempedomani INP dalam proses harmonisasi dan fasilitas di daerah. Adapun untuk jangka menengah, dapat dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) melakukan penandatanganan PKS dengan Kemenkumham dalam proses harmonisasi RPUU, 2) adanya konektifitas peran BPIP dalam sistem aplikasi e-Perda Kemendagri, 3) Terlibatnya BPIP dalam setiap proses harmonisasi di Kemenkumham dan proses fasilitasi di Kemendagri | 14 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 30 Aug 2023