Akar permasalahan sengeketa tanah terjadi di Indonesia di sebabkan oleh (1) kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu; ketimpangan struktur penguasaan dan pemilik tanah; sistem publikasi pendaftaran tanah yang negative; meningkatnya kebutuhan tanah sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah; peraturan perundungan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga sustansi yang diatur; masih banyak terdapat tanah terlantar; kurang cermat notaries dan pejabat pembuat akta tanag dalam menjalankan tugasnya; belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intrepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah adanya sinergitas antara Kepolisian Republik dan Stake Holder yang terkait dengan permasalahan tanah dan dampaknya sehingga tidak berdampak pada terganggunya kegiatan masyarakat dan terselesainya konflik agraria yang terjadi.