Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 16440
Cover Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik / Rozani Erawadi

Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik / Rozani Erawadi

Edisi: 1

Pengarang:
Rozani Erawadi
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2022
Subjek
Hukum
Deskripsi Fisik:
53 halaman : ilus ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 107 PIM I 2022
Control Number:
INLIS000000000015985
BIB ID:
0010-1023000067
Catatan
Optimalisasi dimaksud sebagai upaya paling memungkinkan yang terbaik untuk melakukan fasilitasi terhadap produk hukum peraturan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri; Fasilitas adalah bentuk pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan materi muatan dan teknis penyusunan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah definisi resmi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Fasilitasi adalah hal krusial seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mungkin dilakukan pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan.; Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk peraturan kabupaten/kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk kabupaten/kota berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan memiliki karakteristik kaidah normanya bersifat umum dan abstrak dan mengikat kedalam maupun keluar sehingga tata cara pembentukannya perlu tertib dan taat prosedural; Peningkatan pelayanan publik adalah upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000018827 R 107 PIM I 2022 Baca di tempat Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000015985 1
005 _ _ 20231010102847 2
035 # # $a 0010-1023000067 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 231010################|##########|#|## 5
084 # # $a R 107 PIM I 2022 6
100 _ # $a Rozani Erawadi 7
245 1 # $a Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik /$c Rozani Erawadi 8
250 # # $a 1 9
260 # # $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2022 10
300 # # $a 53 halaman : $b ilus ; $c 30 cm 11
650 # 4 $a Hukum 12
520 # # $a Optimalisasi dimaksud sebagai upaya paling memungkinkan yang terbaik untuk melakukan fasilitasi terhadap produk hukum peraturan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri; Fasilitas adalah bentuk pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan materi muatan dan teknis penyusunan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah definisi resmi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Fasilitasi adalah hal krusial seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mungkin dilakukan pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan.; Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk peraturan kabupaten/kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk kabupaten/kota berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan memiliki karakteristik kaidah normanya bersifat umum dan abstrak dan mengikat kedalam maupun keluar sehingga tata cara pembentukannya perlu tertib dan taat prosedural; Peningkatan pelayanan publik adalah upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 13
856 # # $a Perpustakaan LAN Pusat 14
990 # # $a 107 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 10 Oct 2023
Export