Detail Katalog
ID: 16440
Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik / Rozani Erawadi
Edisi: 1
Pengarang:
Rozani Erawadi
Rozani Erawadi
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2022
2022
Subjek
Hukum
Deskripsi Fisik:
53 halaman : ilus ; 30 cm
53 halaman : ilus ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 107 PIM I 2022
R 107 PIM I 2022
Control Number:
INLIS000000000015985
INLIS000000000015985
BIB ID:
0010-1023000067
0010-1023000067
Catatan
Optimalisasi dimaksud sebagai upaya paling memungkinkan yang terbaik untuk melakukan fasilitasi terhadap produk hukum peraturan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri; Fasilitas adalah bentuk pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan materi muatan dan teknis penyusunan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah definisi resmi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Fasilitasi adalah hal krusial seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mungkin dilakukan pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan.; Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk peraturan kabupaten/kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk kabupaten/kota berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan memiliki karakteristik kaidah normanya bersifat umum dan abstrak dan mengikat kedalam maupun keluar sehingga tata cara pembentukannya perlu tertib dan taat prosedural; Peningkatan pelayanan publik adalah upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018827 |
R 107 PIM I 2022 |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000015985 | 1 |
005 | _ |
_ |
20231010102847 | 2 |
035 | # |
# |
$a 0010-1023000067 | 3 |
007 | _ |
_ |
ta | 4 |
008 | _ |
_ |
231010################|##########|#|## | 5 |
084 | # |
# |
$a R 107 PIM I 2022 | 6 |
100 | _ |
# |
$a Rozani Erawadi | 7 |
245 | 1 |
# |
$a Optimalisasi Fasilitasi Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik /$c Rozani Erawadi | 8 |
250 | # |
# |
$a 1 | 9 |
260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2022 | 10 |
300 | # |
# |
$a 53 halaman : $b ilus ; $c 30 cm | 11 |
650 | # |
4 |
$a Hukum | 12 |
520 | # |
# |
$a Optimalisasi dimaksud sebagai upaya paling memungkinkan yang terbaik untuk melakukan fasilitasi terhadap produk hukum peraturan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri; Fasilitas adalah bentuk pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan materi muatan dan teknis penyusunan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah definisi resmi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Fasilitasi adalah hal krusial seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mungkin dilakukan pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan.; Produk Hukum Peraturan Kabupaten/Kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk peraturan kabupaten/kota adalah semua bentuk rancangan produk hukum berbentuk kabupaten/kota berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan memiliki karakteristik kaidah normanya bersifat umum dan abstrak dan mengikat kedalam maupun keluar sehingga tata cara pembentukannya perlu tertib dan taat prosedural; Peningkatan pelayanan publik adalah upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. | 13 |
856 | # |
# |
$a Perpustakaan LAN Pusat | 14 |
990 | # |
# |
$a 107 | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 10 Oct 2023