Detail Katalog

ID: 17476

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Penguatan Kewenangan Kepala Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT) / Deni Hamdani

Pengarang:
Deni Hamdani

Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu

Deskripsi Fisik:
50 halaman : ilus ; 30 cm

Nomor Panggil:
R 008 PIM I 2023

Control Number:
INLIS000000000017015

BIB ID:
0010-0524000041

Catatan

Solusi yang kami tempuh adalah :
1. Membuat regulasi Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme penetepan warga kuningan yang masuk kategori miskin yang mengacu peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi local kuningan.
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat sistem pengelolaan data kemiskinan terpadu (PDKT) yang akan mempermudah pengelolaan data maupun penetapan warga miskin di daerah
3. Membuat usulan ke pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan data maupun penetapan warga miskin

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000020044`	`R 008 PIM I 2023`	Baca di tempat	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000017015	1
005	`_`	`_`	20240522033805	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0524000041	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	240522################\|##########\|#\|##	5
084	`#`	`#`	$a R 008 PIM I 2023	6
100	`_`	`#`	$a Deni Hamdani	7
245	`1`	`#`	$a Penguatan Kewenangan Kepala Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT) /$c Deni Hamdani	8
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023	9
300	`#`	`#`	$a 50 halaman : $b ilus ; $c 30 cm	10
650	`#`	`4`	$a Kewenangan Kepala Daerah	11
520	`#`	`#`	$a Solusi yang kami tempuh adalah : 1. Membuat regulasi Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme penetepan warga kuningan yang masuk kategori miskin yang mengacu peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi local kuningan. 2. Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat sistem pengelolaan data kemiskinan terpadu (PDKT) yang akan mempermudah pengelolaan data maupun penetapan warga miskin di daerah 3. Membuat usulan ke pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan data maupun penetapan warga miskin	12
600	`#`	`4`	$a Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu	13
856	`#`	`#`	$a Perpustakaan LAN Pusat	14
990	`#`	`#`	$a 24.05.008	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 22 May 2024

Pencarian Terkait

Karya Deni Hamdani Dari Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN, Subjek: Pengelolaan Data Kem... Tahun 2023

Perpustakaan Pusat LAN RI