Detail Katalog
ID: 17546
Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah / S.H. Sarundajang
Pengarang:
Sarundajang, S.H.
Sarundajang, S.H.
Penerbit:
Pustaka Sinar Harapan,
Pustaka Sinar Harapan,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
1999
1999
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Otonomi Daerah
Deskripsi Fisik:
xv, 256 halaman : ilus ; 21 cm
xv, 256 halaman : ilus ; 21 cm
ISBN:
979 416 605 7
979 416 605 7
Nomor Panggil:
352.000 473 SAR a
352.000 473 SAR a
Control Number:
INLIS000000000017085
INLIS000000000017085
BIB ID:
0010-0524000111
0010-0524000111
Catatan
Tuntunan global menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan, menempatkan rakyat pada kedudukan yang penting dan strategis. Tugas pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Modernisasi dunia yang menglobal dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat secara universal mempunyai implikasi terhadap kompleksitas permasalahan kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi tantangan pemerintah.
ARUS BALIK KEKUASAAN PUSAT KE DAERAH, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan proses pemerintahan daerah menurut berbagai undang-undang pemerintahan.
Sebagai pamong praja yang cukup lama berkiprah di dunia pemerintahan daerah, mempunyai dasar pengetahuan yang cukup luas, sebagai praktisi publik, penulis mampu mengulas perkembangan, kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia.
ARUS BALIK KEKUASAAN PUSAT KE DAERAH, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan proses pemerintahan daerah menurut berbagai undang-undang pemerintahan.
Sebagai pamong praja yang cukup lama berkiprah di dunia pemerintahan daerah, mempunyai dasar pengetahuan yang cukup luas, sebagai praktisi publik, penulis mampu mengulas perkembangan, kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000020148 |
352.000 473 SAR a |
Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
00000020149 |
352.000 473 SAR a |
Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
00000020150 |
352.000 473 SAR a |
Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 17 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000017085 | 1 |
005 | _ |
_ |
20240530024328 | 2 |
035 | # |
# |
$a 0010-0524000111 | 3 |
007 | _ |
_ |
ta | 4 |
008 | _ |
_ |
240530################g##########0#ind## | 5 |
020 | # |
# |
$a 979 416 605 7 | 6 |
082 | # |
# |
$a 352.000 473 | 7 |
084 | # |
# |
$a 352.000 473 SAR a | 8 |
100 | _ |
# |
$a Sarundajang, S.H. | 9 |
245 | 1 |
# |
$a Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah /$c S.H. Sarundajang | 10 |
260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pustaka Sinar Harapan,$c 1999 | 11 |
300 | # |
# |
$a xv, 256 halaman : $b ilus ; $c 21 cm | 12 |
650 | # |
4 |
$a Otonomi Daerah | 13 |
520 | # |
# |
$a Tuntunan global menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan, menempatkan rakyat pada kedudukan yang penting dan strategis. Tugas pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Modernisasi dunia yang menglobal dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat secara universal mempunyai implikasi terhadap kompleksitas permasalahan kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi tantangan pemerintah. ARUS BALIK KEKUASAAN PUSAT KE DAERAH, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan proses pemerintahan daerah menurut berbagai undang-undang pemerintahan. Sebagai pamong praja yang cukup lama berkiprah di dunia pemerintahan daerah, mempunyai dasar pengetahuan yang cukup luas, sebagai praktisi publik, penulis mampu mengulas perkembangan, kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia. | 14 |
990 | # |
# |
$a 00044145 | 15 |
990 | # |
# |
$a 02116858 | 16 |
990 | # |
# |
$a 150217528 | 17 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 30 May 2024