Detail Katalog

ID: 17653

Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Pengarang:
Tidak tersedia

Penerbit:
LIPI,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2006

Bahasa:
ind

Subjek

Otonomi Daerah

Deskripsi Fisik:
xii, 238 halaman : ilus ; 21 cm

ISBN:
979 367 386 9

Nomor Panggil:
352.283 MEM

Control Number:
INLIS000000000017192

BIB ID:
0010-0624000095

Catatan

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", yakni seolah-olah partai-partai, DPRD, dan pemerintah daerah berfungsi sebagaimana mestinya. Juga seolah-olah para elite politik lokal jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib rakyat. Di dalam realitasnya harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tumbuh subur adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan persekongkolan politik dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompok para elite politik di daerah.

Buku ini tidak harus hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnakan kebijakan otonomi daerah

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Lihat Cover Original

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000020317`	`352.283 MEM`	Dapat dipinjam	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia
`00000020318`	`352.283 MEM`	Dapat dipinjam	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia
`00000020319`	`352.283 MEM`	Dapat dipinjam	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia

Format MARC21 - Total 16 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000017192	1
005	`_`	`_`	20240620120439	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0624000095	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	240620################g##########0#ind##	5
020	`#`	`#`	$a 979 367 386 9	6
082	`#`	`#`	$a 352.283	7
084	`#`	`#`	$a 352.283 MEM	8
245	`#`	`#`	$a Membangun Format Baru Otonomi Daerah	9
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b LIPI,$c 2006	10
300	`#`	`#`	$a xii, 238 halaman : $b ilus ; $c 21 cm	11
650	`#`	`4`	$a Otonomi Daerah	12
520	`#`	`#`	$a Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", yakni seolah-olah partai-partai, DPRD, dan pemerintah daerah berfungsi sebagaimana mestinya. Juga seolah-olah para elite politik lokal jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib rakyat. Di dalam realitasnya harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tumbuh subur adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan persekongkolan politik dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompok para elite politik di daerah. Buku ini tidak harus hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnakan kebijakan otonomi daerah	13
990	`#`	`#`	$a 070810791	14
990	`#`	`#`	$a 070810792	15
990	`#`	`#`	$a 070810793	16

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 20 Jun 2024

Pencarian Terkait

Dari LIPI, Subjek: Otonomi Daerah... Tahun 2006

Perpustakaan Pusat LAN RI