Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 17655
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Transformasi Kebijakan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Kementerian PUPR Dalam Rangka Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan / Herry Trisaputra Zuna

Pengarang:
Herry Trisaputra Zuna
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Transformasi Kebijakan -- Investasi
Deskripsi Fisik:
150 halaman ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 050 PIM I 2023
Control Number:
INLIS000000000017194
BIB ID:
0010-0624000097
Catatan
Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target stok infrastruktur Indonesia menjadi 70% dari PDB pada tahun 2045, pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan hingga sebesar Rp 575.203 triwulan. Kementerian PUPR melalui target visium 2030 mentargetjan pembangunan Bendungan Multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120m3/kapita/tahun, 100% smart living, dan jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan material lokal dan teknologi recycle. Untuk mencapai target tersebut, terdapat tantangan funding gap yang besar yang harus dipenuhi hingga tahun 2024 yakni sebesar Rp 1.435 Triliun atau 70% dari total kebutuhan investasi, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: adanya perbedaan persepsi stakeholders di Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan KPBU, proses bisnis pelaksanaan KPBU yang kompleks, perencanaan KPBU yang belum terintegrasi, serta terbatasnya kapasitas pembiayaan domestik dan inovasi berkelanjutan serta untuk memenuhi pendanaan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu dilakukannya tiga tindakan utama, meliputi : pengadopsian konsep Fast Track PPP yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaksanaan KPBU, Penyempurnaan kondisi investasi melalui skema yang meningkatkan kepercayaan dan kepastian bagi investor serta menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (integrated ESG)
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000020323 R 050 PIM I 2023 Baca di tempat Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000017194 1
005 _ _ 20240620025151 2
035 # # $a 0010-0624000097 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 240620################|##########|#|## 5
084 # # $a R 050 PIM I 2023 6
100 _ # $a Herry Trisaputra Zuna 7
245 1 # $a Transformasi Kebijakan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Kementerian PUPR Dalam Rangka Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan /$c Herry Trisaputra Zuna 8
260 # # $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023 9
300 # # $a 150 halaman ; $c 30 cm 10
650 # 4 $a Transformasi Kebijakan 11
650 # 4 $a Investasi 12
520 # # $a Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target stok infrastruktur Indonesia menjadi 70% dari PDB pada tahun 2045, pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan hingga sebesar Rp 575.203 triwulan. Kementerian PUPR melalui target visium 2030 mentargetjan pembangunan Bendungan Multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120m3/kapita/tahun, 100% smart living, dan jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan material lokal dan teknologi recycle. Untuk mencapai target tersebut, terdapat tantangan funding gap yang besar yang harus dipenuhi hingga tahun 2024 yakni sebesar Rp 1.435 Triliun atau 70% dari total kebutuhan investasi, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: adanya perbedaan persepsi stakeholders di Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan KPBU, proses bisnis pelaksanaan KPBU yang kompleks, perencanaan KPBU yang belum terintegrasi, serta terbatasnya kapasitas pembiayaan domestik dan inovasi berkelanjutan serta untuk memenuhi pendanaan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu dilakukannya tiga tindakan utama, meliputi : pengadopsian konsep Fast Track PPP yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaksanaan KPBU, Penyempurnaan kondisi investasi melalui skema yang meningkatkan kepercayaan dan kepastian bagi investor serta menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (integrated ESG) 13
856 # # $a Perpustakaan LAN Pusat 14
990 # # $a 24.06.050 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name