Belum optimalnya sistem informasi barang persediaan dapat menghambat kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mengelola stok persediaan dengan efisien, mengidentifikasi kebutuhan pengadaan, dan mengurangi risiko persediaan yang berlebihan atau kekurangan bahkan penyimpangan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, setiap waktu menjadi berharga, dan penggunaan waktu yang tidak efisien dalam mencari atau memeriksa persediaan dapat menyebabkan birokrasi dalam pelayanan kurang efisiens.