Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta pemberdayaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara. Strategi ini sebagian didukung dengan adanya regulasi yang mengatur secara teknis. Kendatipun dalam proses implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan di sana-sini yang disebabkan oleh berbagai faktor.