Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 18697
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Terwujudnya Manajemen yang Kolaboratif Dalam Penanganan Perkara Perusakan Hutan Berdasarkan Pasal 39b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 / Sila Haholongan

Pengarang:
Sila Haholongan
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Manajemen -- Kolaboratif
Deskripsi Fisik:
50 halaman ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 071 PIM I 2023
Control Number:
INLIS000000000018231
BIB ID:
0010-0924000060
Catatan
Dalam prakteknya perbedaan pemahaman diantara instansi terkait padahal penanganan perkara ini harus dilaksanakan secara cepat karena memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana bunyi pasal 10 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Hal ini menimbulkan gap antara penegak hukum dan kepastian hukum. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan kolaborasi dalam hal penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan ini dengan mengingatkan dan mengajak kembali stakeholders terkait baik dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Polhut), Kepolisian RI, Gakkum PPNS Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000020846 R 071 PIM I 2023 Baca di tempat Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000018231 1
005 _ _ 20240917094804 2
035 # # $a 0010-0924000060 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 240917################|##########|#|## 5
084 # # $a R 071 PIM I 2023 6
100 _ # $a Sila Haholongan 7
245 1 # $a Terwujudnya Manajemen yang Kolaboratif Dalam Penanganan Perkara Perusakan Hutan Berdasarkan Pasal 39b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 /$c Sila Haholongan 8
260 # # $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023 9
300 # # $a 50 halaman ; $c 30 cm 10
650 # 4 $a Manajemen 11
650 # 4 $a Kolaboratif 12
520 # # $a Dalam prakteknya perbedaan pemahaman diantara instansi terkait padahal penanganan perkara ini harus dilaksanakan secara cepat karena memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana bunyi pasal 10 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Hal ini menimbulkan gap antara penegak hukum dan kepastian hukum. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan kolaborasi dalam hal penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan ini dengan mengingatkan dan mengajak kembali stakeholders terkait baik dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Polhut), Kepolisian RI, Gakkum PPNS Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI. 13
856 # # $a Perpustakaan LAN Pusat 14
990 # # $a 24.09.071 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 16 Sep 2024
Export