Perpustakaan Pusat LAN RI

Memberikan kemudahan dalam upaya pembinaan, pengawasan,pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM

Sistern Informasi Data Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di singkat "SIDATU MICIKO nama yang mirip-mirip dengan bahasa jepang yang menurut saya berkesesuaian dengan denga napa yang selalu di gaungkan oleh Bapak Walikota Makassar Ingin menjadikan Makassar sebagai Kota Dunia yang "SOMBERE dan SMART CITY" tentu di mulai dari hal-hal kecil yang akan menjadi pengembangan muluin Ihtiar dan Doa dan mimpi itu insya berupa sebuah database masa yang akan datang. Aisi perubahan yang saya gagas ini berupa buangtabase yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam upaya pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM di Kota Makassar. dan pememiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu Data, pemerintah. Instansi Pemerintah membutuhan adalah data yang bak agar dapat membantu para pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana in dan mengambil sebuah keputusan. Data yang baik dapat disusun dalam sebuah kegiatan dan database (basis data). Database memiliki arti penting dalam instansi agar dapat mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah dalam rangka pencapaian rencana strategisnya. Data yang signifikan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat. Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dan di monitoring dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi. Dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, data merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Melalui Inisiatif Satu Data, efektivitas dan efisiensi dari tata kelola data pemerintah dapat ditingkatkan sehingga data tersebut menjadi lebih akurat. Asupan data yang akurat akan menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, selain itu data juga digunakan untuk memperbaiki alur koordinasi pemerintah.

Gagasan aksi perubahan ini juga telah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu data Koperasi dan UMKM melalui Basis Data Tunggal K-UMKM. Sistem Informasi Online Data System (ODS) ini juga telah terintegrasi dengan beberapa stakeholder.