Perpustakaan Pusat LAN RI

Politik

ndonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, negara menjamin hak-hak politik, hukum, dan pemerintahan bagi warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa contoh jaminan hak-hak politik, hukum, dan pemerintahan dituangkan dalam pasal-pasal berikut.1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”2.Pasal 28 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”3.Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”Bagaimana pelaksanaan jaminan hak-hak politik di Indonesia? Buku Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Kekuasaan dan Politik ini hadir untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kehidupan politik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi buku ini disajikan dalam tema-tema dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik.