Detail Katalog
ID: 20223Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan Dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan (Sepada Perjaka) / Muhamad Yasin
Edisi: 1
Pengarang:
Muhamad Yasin
Muhamad Yasin
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas,
Pusbangkom Pimnas,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Sistem, Data
Deskripsi Fisik:
25 : ilus ; 29 x 21 x 0,5
25 : ilus ; 29 x 21 x 0,5
Nomor Panggil:
R 0022 PKN II 2024
R 0022 PKN II 2024
Control Number:
INLIS000000000019752
INLIS000000000019752
BIB ID:
0010-0425000095
0010-0425000095
Catatan
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2)
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung
keberlangsungan pemerintahan daerah. Dalam rangka peningkatan sumber
penerimaan daerah secara optimal, perlu dilakukan perbaikan pada sistem
pengelolaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban. Upaya tersebut tentunya harus dapat memberikan implikasi terhadap
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah
melakukan terobosan percepatan pembangunan 104 Kota/Kabupaten lengkap.
Melihat peluang tersebut bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan
potensi penerimaan daerah dari PBB-P2. Dimana PBB-P2 sendiri memilki potensi
yang sangat besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, sejak dilakukan
pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang kepada
Pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat angka piutang pajak yang cukup tinggi. Hal
tersebut disebabkan banyaknya Objek Pajak PBB-P2 yang tumpang tindih sehingga
berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Proyek perubahan yang dilaksanakan melalui Strategi Pengintegrasian Data
Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik
Secara Simultan (Sepeda Perjaka) Di Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat menjadi
solusi dalam penyelesaiaan masalah tersebut. Melalui pemanfaatan ketersediaan
peta bidang tahan untuk dilakukan integrasi terhadap objek PBB-P2. Dimana dalam
pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan jangka pendek
yang dilakukan mulai dari pembentukan tim kerja efektif, membangun perjanjian kerja
sama dengan Kantor BPN Kota Pangkal Pinang, menggagas kegiatan sosialisasi
pendataan, pelaksanaan pendataan bidang tanah dan objek PBB-P2, dan integrasi
data bidang tanah dan objek PBB-P2. Pada jangka menengah akan dilakukan
penyempurnaan data bidang tanah dan data objek PBB-P2. Selanjutnya pada jangka
panjang akan dilakukan pengembangan keamanan sistem dan penyempurnaan data
sehingga mencakup seluruh wilayah. Dengan demikian, melalui pengintegrasian data
pertanahan dan data perpajakan daerah dalam menjadi langkah strategis yang
berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kota Pangkal Pinang.
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung
keberlangsungan pemerintahan daerah. Dalam rangka peningkatan sumber
penerimaan daerah secara optimal, perlu dilakukan perbaikan pada sistem
pengelolaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban. Upaya tersebut tentunya harus dapat memberikan implikasi terhadap
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah
melakukan terobosan percepatan pembangunan 104 Kota/Kabupaten lengkap.
Melihat peluang tersebut bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan
potensi penerimaan daerah dari PBB-P2. Dimana PBB-P2 sendiri memilki potensi
yang sangat besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, sejak dilakukan
pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang kepada
Pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat angka piutang pajak yang cukup tinggi. Hal
tersebut disebabkan banyaknya Objek Pajak PBB-P2 yang tumpang tindih sehingga
berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.
Proyek perubahan yang dilaksanakan melalui Strategi Pengintegrasian Data
Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik
Secara Simultan (Sepeda Perjaka) Di Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat menjadi
solusi dalam penyelesaiaan masalah tersebut. Melalui pemanfaatan ketersediaan
peta bidang tahan untuk dilakukan integrasi terhadap objek PBB-P2. Dimana dalam
pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan jangka pendek
yang dilakukan mulai dari pembentukan tim kerja efektif, membangun perjanjian kerja
sama dengan Kantor BPN Kota Pangkal Pinang, menggagas kegiatan sosialisasi
pendataan, pelaksanaan pendataan bidang tanah dan objek PBB-P2, dan integrasi
data bidang tanah dan objek PBB-P2. Pada jangka menengah akan dilakukan
penyempurnaan data bidang tanah dan data objek PBB-P2. Selanjutnya pada jangka
panjang akan dilakukan pengembangan keamanan sistem dan penyempurnaan data
sehingga mencakup seluruh wilayah. Dengan demikian, melalui pengintegrasian data
pertanahan dan data perpajakan daerah dalam menjadi langkah strategis yang
berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kota Pangkal Pinang.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00000022814 |
R 0022 PKN II 2024 |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000019752 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20250417121520 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0425000095 | 3 |
| 007 | _ |
_ |
ta | 4 |
| 008 | _ |
_ |
250417################|##########|#|## | 5 |
| 084 | # |
# |
$a R 0022 PKN II 2024 | 6 |
| 100 | _ |
# |
$a Muhamad Yasin | 7 |
| 245 | 1 |
# |
$a Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan Dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan (Sepada Perjaka) /$c Muhamad Yasin | 8 |
| 250 | # |
# |
$a 1 | 9 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2024 | 10 |
| 300 | # |
# |
$a 25 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 0,5 | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Sistem, Data | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan daerah. Dalam rangka peningkatan sumber penerimaan daerah secara optimal, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pengelolaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban. Upaya tersebut tentunya harus dapat memberikan implikasi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah melakukan terobosan percepatan pembangunan 104 Kota/Kabupaten lengkap. Melihat peluang tersebut bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan potensi penerimaan daerah dari PBB-P2. Dimana PBB-P2 sendiri memilki potensi yang sangat besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, sejak dilakukan pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat angka piutang pajak yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan banyaknya Objek Pajak PBB-P2 yang tumpang tindih sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban. Proyek perubahan yang dilaksanakan melalui Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan (Sepeda Perjaka) Di Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaiaan masalah tersebut. Melalui pemanfaatan ketersediaan peta bidang tahan untuk dilakukan integrasi terhadap objek PBB-P2. Dimana dalam pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan jangka pendek yang dilakukan mulai dari pembentukan tim kerja efektif, membangun perjanjian kerja sama dengan Kantor BPN Kota Pangkal Pinang, menggagas kegiatan sosialisasi pendataan, pelaksanaan pendataan bidang tanah dan objek PBB-P2, dan integrasi data bidang tanah dan objek PBB-P2. Pada jangka menengah akan dilakukan penyempurnaan data bidang tanah dan data objek PBB-P2. Selanjutnya pada jangka panjang akan dilakukan pengembangan keamanan sistem dan penyempurnaan data sehingga mencakup seluruh wilayah. Dengan demikian, melalui pengintegrasian data pertanahan dan data perpajakan daerah dalam menjadi langkah strategis yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kota Pangkal Pinang. | 13 |
| 856 | # |
# |
$a Perpustakaan Pusat LAN | 14 |
| 990 | # |
# |
$a 2024/1.2.2/A/0022 | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 17 Apr 2025