Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bertujuan untuk
mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, adil, dan
makmur. Salah satu prioritas utama dalam RPJMN adalah penguatan struktur
perekonomian yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung oleh
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK). Dalam konteks ini, inovasi menjadi elemen kunci untuk
meningkatkan daya saing nasional dan mendukung percepatan pembangunan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk
mengkoordinasikan seluruh riset nasional, memainkan peran sentral dalam mewujudkan
target tersebut. BRIN mengintegrasikan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dari
berbagai kementerian dan lembaga menjadi satu entitas yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi oleh BRIN, terutama dalam hal kualitas riset
dan inovasi yang masih tertinggal. Indonesia berada di peringkat ke-87 dalam Global
Innovation Index (GII) 2021, jauh di bawah beberapa negara tetangga di Asia. Kesenjangan dalam kualitas SDM, fasilitas penelitian yang sudah usang, serta rendahnya
alokasi anggaran untuk riset dan inovasi (hanya 0,23% dari PDB) menghambat upaya
Indonesia untuk menjadi negara berdaya saing tinggi di sektor IPTEK. Kondisi ini
menuntut adanya reformasi dalam tata kelola riset dan pengawasan di bawah BRIN.