Perpustakaan Pusat LAN RI

Reformasi Hukum, Regulasi

Komisi Yudisial menghadapi beberapa permasalahan terkait regulasi dan peraturan
pelaksana yang belum implementatif karena telah terjadi inkonsisten atau disharmoni antar
regulasi dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang
menjebak semua pihak dalam risiko, harus segera disudahi. Selain itu, masih terdapat regulasi
yang belum dilakukan perubahan lebih dari 5 (lima) tahun, padahal banyak perkembangan atau
perubahan yang ada pada peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.
Keterbatasan akses masyarakat terkait regulasi di Komisi Yudisial juga dapat menjadi
masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara dalam melakukan penataan
regulasi di Komisi Yudisial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk
mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi hukum secara digital sehingga lebih
mudah diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Yudisial.
Penataan regulasi dan JDIH merupakan upaya penting dalam sistem hukum di

Indonesia. Penataan regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-
undangan tersusun secara sistematis, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, JDIH berfungsi sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan
mendistribusikan informasi hukum. Pentingrnya peran JDIH dalam mewujudkan penataan
regulasi untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengakses regulasi yang berlaku,
dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui akses informasi