Perpustakaan Pusat LAN RI

Layanan

Akselerasi yang dimaksud adalah bahwa terjadi ketimpangan yang sangat mencolok
antara capaian target Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Daerah
Tertinggal dengan Daerah Cepat Tumbuh, dilihat dari indikator Kemiskinan dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Pola
Pangan Harapan (PPH), Prevalency of Undernourishment (PoU). Daerah Tertinggal
adalah daerah kabupaten/kota yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Akselerasi regulasi utama yang telah diharmonisasi adalah Peraturan Pemerintah
(PP) No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Presiden No. 22/2009
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal. Penerbitan Perpres baru pengganti Perpres 22/2009 telah selesai
dilakukan persetujuan K/L terkait (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional) dan telah diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara
untuk persetujuan Presiden sejak tanggal 8 Maret 2024. Sedangkan pengundangan PP
86/2019 sudah pada tahap sirkulasi surat permohonan persetujuan (paraf) dari
Kemensesneg (Surat Nomor B-304/M/D-1/HK.02.02/06/2024 tanggal 27 Juni 2024)
kepada Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya percepatan
pengundangan kedua regulasi ini telah dilakukan dengan mengirimkan surat Kepala
Badan Pangan Nasional kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor
167/KS.02.01/K/6/2024 tertanggal 10 Juni 2024 tentang Persetujuan Presiden untuk
Rancangan Peraturan Presiden.