Detail Katalog
ID: 20891Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Strategi Pencegahan Korupsi Melaluui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal / Fiqi Hana Kania
Edisi: 1
Pengarang:
Fiqi Hana Kania
Fiqi Hana Kania
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas,
Pusbangkom Pimnas,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Korupsi, Integriras
Deskripsi Fisik:
100 : ilus ; 29 x 21 x 1
100 : ilus ; 29 x 21 x 1
Nomor Panggil:
R 110 PKN II 2023
R 110 PKN II 2023
Control Number:
INLIS000000000020398
INLIS000000000020398
BIB ID:
0010-0625000140
0010-0625000140
Catatan
Transaksi digital adalah salah satu wujud perkembangan teknologi
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan
transaksi keuangan. Dalam transaksi digital, fasilitas layanan pembayaran
dilakukan melalui perangkat virtual. Untuk mempersempit ruang gerak
tindak pidana korupsi diperlukan strategi pembatasan transaksi uang kartal
melalui suatu undang-undang.
Dengan demikian pemerintah perlu segera mempercepat proses
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi
Uang Kartal. Adapun langkah-langkah strategi percepatan tersebut,
Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu
mendorong percepatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam tiga
tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
Adapun jangka pendek telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi
regulasi pembatasan tranksasi uang kartal, forum diskusi, penyusunan
naskah akademik, dan penyusunan draft RUU yang melibatkan
kementerian/Lembaga serta mengikutsertakan akademisi, mahasiswa,
masyarakat sipil, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah dalam yang telah menghasilkan 2 (dua) out put yaitu:
1. Draft Naskah Akademik;
2. Draft RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan
transaksi keuangan. Dalam transaksi digital, fasilitas layanan pembayaran
dilakukan melalui perangkat virtual. Untuk mempersempit ruang gerak
tindak pidana korupsi diperlukan strategi pembatasan transaksi uang kartal
melalui suatu undang-undang.
Dengan demikian pemerintah perlu segera mempercepat proses
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi
Uang Kartal. Adapun langkah-langkah strategi percepatan tersebut,
Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu
mendorong percepatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam tiga
tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
Adapun jangka pendek telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi
regulasi pembatasan tranksasi uang kartal, forum diskusi, penyusunan
naskah akademik, dan penyusunan draft RUU yang melibatkan
kementerian/Lembaga serta mengikutsertakan akademisi, mahasiswa,
masyarakat sipil, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah dalam yang telah menghasilkan 2 (dua) out put yaitu:
1. Draft Naskah Akademik;
2. Draft RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000023702 |
R 110 PKN II 2023 |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000020398 | 1 |
005 | _ |
_ |
20250617021437 | 2 |
035 | # |
# |
$a 0010-0625000140 | 3 |
007 | _ |
_ |
ta | 4 |
008 | _ |
_ |
250617################|##########|#|## | 5 |
084 | # |
# |
$a R 110 PKN II 2023 | 6 |
100 | _ |
# |
$a Fiqi Hana Kania | 7 |
245 | 1 |
# |
$a Strategi Pencegahan Korupsi Melaluui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal /$c Fiqi Hana Kania | 8 |
250 | # |
# |
$a 1 | 9 |
260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas,$c 2023 | 10 |
300 | # |
# |
$a 100 : $b ilus ; $c 29 x 21 x 1 | 11 |
650 | # |
4 |
$a Korupsi, Integriras | 12 |
520 | # |
# |
$a Transaksi digital adalah salah satu wujud perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Dalam transaksi digital, fasilitas layanan pembayaran dilakukan melalui perangkat virtual. Untuk mempersempit ruang gerak tindak pidana korupsi diperlukan strategi pembatasan transaksi uang kartal melalui suatu undang-undang. Dengan demikian pemerintah perlu segera mempercepat proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Adapun langkah-langkah strategi percepatan tersebut, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu mendorong percepatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Adapun jangka pendek telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi regulasi pembatasan tranksasi uang kartal, forum diskusi, penyusunan naskah akademik, dan penyusunan draft RUU yang melibatkan kementerian/Lembaga serta mengikutsertakan akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam yang telah menghasilkan 2 (dua) out put yaitu: 1. Draft Naskah Akademik; 2. Draft RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal; | 13 |
856 | # |
# |
$a Perpustakaan Pusat LAN | 14 |
990 | # |
# |
$a 2407110 | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 17 Jun 2025