Detail Katalog

ID: 21353

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan di Kota Pangkal Pinang / Muhammad Yasin

Pengarang:
Muhammad Yasin;

Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN. ;

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2024

Bahasa:
ind

Deskripsi Fisik:
50 hlm. : ill. ; 30 cm

Nomor Panggil:
R 0022 PKN I 2024

Control Number:
INLIS000000000020854

BIB ID:
0010-0426000011

Catatan

Latar Belakang : 1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunanm perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, terhadap epralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ke daerah. 2) Munculnya piutang pajak daerah dari sektor PBB-2, 3)Tumpang tindih data perpajakan daerah, 4) Kepala Bakeuda Pangkal Pinang perlu mengambil langkah merumuskan kebijakan strategis dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih data perpajakan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`2024/1.2.1/A/0022`	`R 0022 PKN I 2024`	Baca di tempat	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia

Format MARC21 - Total 18 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai
001	`#`	`#`	$a INLIS000000000020854
005	`#`	`#`	$a 20260413145147
008	`#`	`#`	$a 260413################g##########0#ind##
020	`#`	`#`	$a
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000011
082	`#`	`#`	$a
084	`#`	`#`	$a R 0022 PKN I 2024
100	`_`	`#`	$a Muhammad Yasin
245	`#`	`#`	$a Strategi Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Simultan di Kota Pangkal Pinang $b $c Muhammad Yasin
247	`#`	`#`	$a
260	`#`	`#`	$a Jakarta : $b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN. ; $c 2024
300	`#`	`#`	$a 50 hlm. : $b ill. ; $c 30 cm $e
310	`#`	`#`	$a
321	`#`	`#`	$a
520	`_`	`#`	$a Latar Belakang : 1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunanm perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, terhadap epralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ke daerah. 2) Munculnya piutang pajak daerah dari sektor PBB-2, 3)Tumpang tindih data perpajakan daerah, 4) Kepala Bakeuda Pangkal Pinang perlu mengambil langkah merumuskan kebijakan strategis dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih data perpajakan.
650	`_`	`#`	$a Pengintegrasian Data Pertanahan
700	`_`	`#`	$a
856	`#`	`#`	$a

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Yasin; Dari Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN. ; Tahun 2024