Kondisi implementasi pengelolaan (manajemen) risiko pemerintah daerah saat ini adalah belum ada kebijakan dari Menteri Dalam Negeri yang menjadi landasaran sekaligus mengorkestrasi implementasi MRPN di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketercapaian tujuan pembangunan di daerah. Tingkat kematangan atau maturutas penyelenggaraan manajemen risiko yang ditunjukkan oleh manajemen risiko indeks (MRI) dari seluruh pemda di Indonesia rata-rata baru mencapai level 2. Hal tersebut menggambarkan penyelenggaraan pembangunan di daerah masih sangat rentan dengan berbagai potensi/risiko permasalahan yang tidak dikelola sehingga menghambat pembangunan daerah untuk mencapai target yang diharapkan dan belum mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Risiko strategis pembangunan belum termitigasi dengan baik yang menghambat percapaian tujuan pembangunan. Manajemen risiko, sebagai bagian dari infrastruktur tata kelola belum diintegrasikan sebagai bagian dari proses bisnis dalam mencapai tujuan, masih dipahami oleh pemda sebagai kegiatan administratif, dan pemenuhan dokumen.