Perpustakaan Pusat LAN RI

Kepemimpinan

Strategi kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dirasakan penting mengingat berdasarkan azas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (Een en Ondelbaar). Maka pelaksanaan tugas Kejaksaan oleh seluruh unit kerja sampai di tingkat terendah merupakan representasi dari kehadiran Jaksa Agung dalam penerapan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada institusi Kejaksaan. Proyek perubahan ini menawarkan gagasan strategi kepemimpinan berdasarkan pendekatan Konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan Kepercayaan Publik sebagai sebuah kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kejaksaan RI. Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk berjalan mencapai tujuan (konsolidasi). Di sisi lain, optimalisasi tanpa diiringi oleh public trust hanya akan menjadi sekedar kata-kata di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Proyek perubahan ini terbagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan pertama adalah jangka pendek. Tahapan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah terwujudnya perangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak bagi pembentukan pedoman strategi kepemimpinan bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia berdasarkan model konsolidasi, optimalisasi, dan pemulihan kepercayaan public. Pada jangka menengah, diharapkan dapat terwujudnya persamaan pemahaman dan kesatuan langkah para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan strategi kepemimpinan berdasarkan model konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan kepercayaan public melalui kegiatan sosialisasi secara terstruktur dan sistematis di bawah koordinasi Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya tahapan jangka Panjang adalah terwujudnya standar evaluasi kinerja terkait penilaian aspek manajerial bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sebagai salah satu unsur promosi jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.