Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintahan daerah

Semangat penyelenggaraan pemerintahan berparadigma otonomi daerah yang berbasis kinerja memelukan instrumen dalam bentuk pendekatan, metode dan alat/teknik. Salah satu pilar pemerintahan yang akuntabel adalah adanya lembaga pengawasan di daerah. Agar pilar pengawasan berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka lembaga tersebut haru diberi porsi peran yang memadai sebagai perangkat daerah yang bertugas mengawasi. Lembaga pengawasan harus memiliki kekuatan dalam kewenangan, sistem manajemen dan dikelola oleh pegawai pemerintah yang profesional sehingga dihormatisebagai lembaga pengawasan. Lembaga tersebut harus dipercaya oleh lembaga lainnya, mampu mengaudit dirinya dengan benar sehingga akan disegani oleh lembaga yang menjadi obyek pemeriksa.Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari lembaga internal audit, ada tiga unsur pemeriksaan yang dapat dijalankan, yaitu (1) pemeriksaan keuangan, (2) pemeriksaan kinerja, (3) pemeriksaan dengan tujuan khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah rencana pelaksanaan audit kinerja oleh lembaga pengawasan internal (Badan Pengawasan Daerah) di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.