Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintahan daerah - Kalimantan

Orientasi pembangunan di Indonesia mengalami perubahan, sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemda, yaitu lebih pada keadilan, kemandirian demokratisasi. Sehingga orientasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan oleh semua daerah dalam semua diensi kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena potensi yang dimiliki semua daerah tidak homogen. Kajian ini ingin mengungkap bagaimana dampak pelaksanaan otonomi terutama paska pemberlakuan UUNo. 22/1999 terhadap kinerja pembangunan di Kab.Penajam Paser Utara di Propinsi Kaltim.Menggunakan metode kajian studi kasus di Kab.Penajam Paser Utara dan Kab.Kotabaru,dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan indikator yang terbagi dalam 3 katagori bid. ekonomi, sosial dan prasarana umum.Pada momentum awal pelaksanaan otonomi terjadi sinyal-sinyal perubahan yang positif yaitu bidang ekonomi, sosial dan bidang sarana dan prasarana. Namun di lain pihak muncul pula sinyal-sinyal negatif dari pelaksanaan otonomi terutama di Kab. Penajam Paser, sinyal negatif tersebut terutama berkaitan dengan munculnya disparitas antar wilayah.Atas dasar inilah, maka disarankan kepada pemerintah pusat untuk melakukan optimalisasi instrumen kebijakan yang ditujukan untuk meminimalisir disparitas tersebut.