Perpustakaan Pusat LAN RI

Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap warganegara dan menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya sebagaimana ditegaskan Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat (1) yang memberi hak kepada penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasal 34 ayat (2) yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh masyarakat.
Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah masalah pembiayaan kesehatan dan transportasi. Masalah pembiayaan disebabkan oleh perubahan pola penyakit, perkembangana teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket. Maslah transportasi adalah letak geografis masyarakat ke unit layanan kesehatan yang memadai (referesentatif). Hambatan-hambatan tersebut semakin mempersulit masyarakat (terutama masyarakat miskin) untuk melakukan akses ke pelayanan kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Menyangkut pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah maka Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya, hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 11 TAhun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 225 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajiib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam", yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 ayat (1) bahwa "Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperolah pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal" dan ayat (2) bahwa "Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangnan, keluarga dan lingkungan".
Masalahnya adalah belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, dapat menjangkau akses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi jika bicara pada level kualitas pelayanan kesehatan. Banyak indikator yang bisa dilihat, namun kesemuanya itu belum mampu menunjukkan peningkatan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Atas dasar pemikiran tersebut, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV - Aceh Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV) LAN sesuai dengan tupoksinya melihat penting untuk melakukan kajian tentang "Efektivitas Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)".
Adapun tujuan dilaksanakannya kajian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh. Mengetahui efektivitas pelaksanaan JKA.Dan merumuskan langkah-langkah penyempurnaan pelaksanaan JKA.Kajian ini mengambil lokuus secara proporsional di tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan mempertimbangkan heterogenitas, sosial budaya, fisik dan geografi, potensi sumber daya dan pemerintahan.