Perpustakaan Pusat LAN RI

Kawasan Khusus

Kawasan khusus berupa perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, strategis aspek-aspek ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, kelembagaan yang telah dilakukan. Deskripsi yuridis ini dipandang perlu untuk dideskripsikan sebagai bahan pembanding antara pengaturan kebijakan lama dan baru yang masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam pengaturan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan suatu kebijakan baru yang lebih baik. Kendala yang dihadapi oleh daerah kawasan ekonomi khusus ini pada dasarnya sama yaitu masalah keseriusan Pemerintah ( baik pusat maupun daerah) dalam menyikapi pengelolaan kawasan khusus.
Pengalaman dari Korea Selatan dan Vietnam Pengalaman dari Korea Selatan dan Vietnam mengajarkan bahwa agar suatu kawasan ekonomi khusus memiliki daya tarik, maka daerah kawasan ekonomi khusus harus dapat menawarkan kenyamanan dan kemudahan hidup bagi para investor. Pembangunan environment yang memiliki standar internasional terbukti mampu mendatangkan investor asing untuk berinvestasi di Korea Selatan. Selain itu kelembagaan, kewenangan dan peraturan yang memberikan arah terhadap pengembangan kawasan khusus di kedua negara tersebut diatur secara tegas dan jelas sehingga perbenturan-perbenturan di tingkat internal pengelola maupun eksternal tidak terjadi secara mencolok. Perbaikan dalam hal regulasi adalah: 1. memperjelas status hukum dari kawasan khususmisalnya badan hukum publik.2. menata ulang lembaga pengelola kawasan, pada tingkat pusat dibentuk dewan pengelola kawasan yang beranggotakan menteri-menteri teknis terkait dan dibentuk Badan Pengelola Kawasan yang diketuai Gubernur. Dengan adanya lembaga di tingkat pusat maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih. 3. merumuskan mekanisme hubungan yang jelas antara pengelola kawasan dengan dinas teknis terkait dalam peraturan mengenai kawasan khusus. 4.menyertakan naskah akademik dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan.