Perpustakaan Pusat LAN RI

Otonomi Daerah

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan satu langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemda dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman. Maka untuk menutupi keterbatasan itu dan sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan perundangan yang berlaku maka pemerintah daerah bisa melibatkan peran sector swasta. Berbagai varian model kemitraan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi 3 kelompok pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.
Penelitian ini mengambil sampel 7 kota yaitu Samarinda, Tarakan, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Pontianak dan Singkawang. Manfaat yang bisa diperoleh dari praktek kemitraan adalah teratasinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah , dalam hal ini yang menjadi sasaran utama masyarakat bahwa kemitraan selayaknya bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Manfaat lain kemitraan bisa digunakan sebagai sarana partisipasi dean mengembangkan sektor swasta dalam pembangunan daerah , sebagai upaya pengembangan perekonomian daerah, berpeluang membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sebagai media pembelajaran dan alih teknologi bagi daerah serta sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Satu kemitraan yang cukup inovatif adalah pengelolaan sampah di kota Pontianak. Proyek ini merupakan implementasi protokol Kyoto dan memerlukan teknologi tinggi. Pengelolaan sampah kota dilakukan dengan memanfaatkan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah menjadi energi (waste to egergy) sehingga mengurangi pelepasan gas metan di udara yang merupakan gas penyebab rumah kaca. Dari 12 praktek kemitraan bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proyek-proyek kemitraan di Kalimantan yaitu pembangunan, renovasi dan pengelolaan. Pekerjaan pembangunan dan revovasi yang dimitrakan merupakan pengadaan atau perbaikan fasilitas publik. Pengelolaan merupakan pelaksanaan atau operasionalisasi proyek yang dimitrakan. Secara umum pemerintah sebagai regulator, pemberi dukungan akses dan penyedia lahan dalam. Pihak swasta sebagai investor dan operasionalisasi proyek Namun pemerintah juga bisa terlibat dalam operasional, seperti pada proyek pembangunan bersih dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak, pemerintah kota ikut terlibat dalam pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah. Dan peran swasta dalam operasionalisasi adalah pengelolaan lebih lanjut setelah sampah tersebut tiba di tempat pengolahan.