Perpustakaan Pusat LAN RI

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri ini mengatur jenis Program Asuransi TKI yang ditempatkan ke luar negeri dan PPTKIS. Jenis Program Asuransi TKI Pasal 4 : 1). meliputi: a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan; b. Program Asuransi TKI selama penempatan;c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan.; 2). Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a.resiko meninggal dunia, b.resiko sakit, c.resiko kecelakaan, d.resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon tki, e. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. 3) Program Asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI ;b. resiko meninggal dunia; c. resiko sakit; d. resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; e. resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja; f. resiko menghadapi masalah hukum;g. resiko upah tidak dibayar; h. resiko pemulangan TKI bermasalah; i. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan; j. resiko hilangnya akal budi;k. resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. 4) Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. resiko kematian;b. resiko sakit;c.resiko kecelakaan;d. resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal; resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. Perusahaan yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi TKI harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum;b.mendapat ijin dari Menteri Keuangan RI untuk melakukan usaha perasuransian;c.tergabung dalam konsortium asuransi TKI;d.membuat surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;e. memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di lima daerah embarkasi;f.memiliki sistem pendataan on-line;g.memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi